Pilkada lewat DPRD harus dirumuskan

Warta

WASPADA ONLINE BANDA ACEH - Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD harus dirumuskan dengan baik serta mengkaji keuntungan dan kerugiannya agar keputusan itu nantinya tidak melahirkan kemarahan rakyat. "Semua harus ditelaah untung ruginya, tidak hanya sosial politiknya, tetapi juga dari sisi keuangannya. Jangan sampai setelah diputuskan akan melahirkan kemarahan rakyat," kata Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid, siang ini. Menurutnya, pemilihan kepala daerah sekarang ini, terutama untuk bupati dan wali kota sudah cukup ideal. Artinya tidak perlu lagi diubah seperti dulu, dipilih lembaga legislatif. Hanya saja, kata dia, sekarang ini perlu dikaji kembali mengenai pencalonannya. Sistem pencalonannya apakah berpasangan atau dipilih tersendiri. "Seperti bupati dan walikota dengan pilkada terpisah dengan pemilihan wakil bupati maupun wakil wali kota," kata anggota DPD asal daerah pemilihan Aceh ini. Dikatakan, pemisahan paket pencalonan kepala daerah dan wakil tersebut terkait luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten/kota yang tidak sama di seluruh Indonesia. "Misalnya antara Kota Banda Aceh dan Medan. Medan penduduknya tiga juta, walikotanya dibantu seorang wakil. Kan sama dengan Kota Banda Aceh, yang penduduknya tidak lebih dari 300 ribu. Sementara, tugas kepala daerah di Kota Medan lebih berat," ujarnya. Menurutnya, sistim seperti ini tidak ideal karena membebani pemimpin terpilih. Seharusnya, kepala daerah yang memiliki penduduk lebih banyak, dibantu lebih dari seorang wakil. "Inilah yang perlu didiskusikan lebih serius. Apakah nanti pilkadanya hanya memilik bupati/wali kota, sedangkan wakilnya dipilih melalui DPRD," kata Farhan.