Warga Nias Barat Demo Desak Bupatinya Dicopot
Khairul Ikhwan - detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a59ecd1b' border='0' alt='' /></a>

Medan - Ratusan warga Kabupaten Nias Barat menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jl. Diponegoro Medan, Senin (17/5/2010) siang. Mereka mendesak Gubernur Sumut Syamsul Arifin segera mencopot pejabat Bupati Nias Barat, Faduhusi Daeli karena dinilai tidak jujur dan KKN dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nias Barat Formsi 2009.

Selain membawa poster berisi kecaman terhadap Bupati Nias Barat, massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Nias Barat (Agrenisbar) juga menggelar orasi yang menyatakan Bupati Nias Barat tidak jujur karena menerima tujuh CPNS tanpa melewati proses ujian.

Selain itu, massa juga mensinyalir Pemda Nias Barat sengaja mengganti nomor kelulusan CPNS biasa dengan CPNS titipan oknum pejabat Pemda Nias Barat.

Ketua Agrenisbar, Antoni Waruwu mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut wajib membatalkan penerimaan CPNS Formasi 2009 di Nias Barat.

"Karena penerimaan CPNS di Nias Barat sarat KKN, BKD Sumut harus membatalkannya demi kondusivitas di Nias Barat," kata Waruwu.

Dalam aksinya, massa juga meminta pejabat Pemerintah Provinsi Sumut menandatangani spanduk sebagai bukti dukungan penyelesaian kasus CPNS di Nias Barat.

Sebelum menggelar aksi di halaman kantor gubernur, massa Agrenisbar terlebih dahulu menggelaraksi di halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara, Jl. Kejaksaan Medan.

Dalam aksinya, massa mendesak majelis hakim PTUN bertindak bijak dalam memutuskan perkara dugaan KKN Pejabat Bupati Nias Barat, Faduhusi Daeli dalam penerimaan CPNS Formasi 2009 yang dinilai sarat money politik.

Selain itu, massa juga mengecam Pemda Nias Barat yang dianggap telah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan penerimaan CPNS Nias Barat hasil kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI). Padahal, proses penerimaan CPNS itu kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).